Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain menyampaikan agar DPR berhati-hati realisasikan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nanti akan diparipurnakan siang ini.
"Kami berharap DPR perlu kehati-hatian dan kesiapan yang matang untuk pemerataan pembangunan daerah bisa terwujud," ujar Zulkarnain usai bertemu dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).
Zulkarnain mengatakan pihaknya mempelajari usulan tersebut dari segi perencanaan kegiatan program dan aspek budaya melaksanakannya.
Selain itu, perlu adanyanya dasar hukum yang didalamnya mengatur mengenai teknis pelaksana.
"Keinginan yang baik tentu diharapkan tercapai dengan baik sehingga tidak timbulkan masalah serius. Dalam pelaksanaan tentu harus ada kejelasan, petunjuk teknis dari eksekutor yang laksanakan ini," kata Zulkarnain.
Zulkarnain mengakui memang perlu memperhatikan pembangunan di daerah. Berdasarkan hasil laporan kerjasama antara KPK dengan daerah, ternyata belanja modal daerah tidak lebih dari 30 persen saja.
"Kami kerjasama dengan daerah mengamati kegiatan anggaran. Nyatanya Tidak lebih dari 30 persen untuk belanja modal. Ini kecil lagi. Andaikata perlu perhatian khusus tentu kami harapkan pembangunan daerah terwujud," ucap Zulkarnain.