Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Kamis (25/6/2015) sore ini. Apa yang dibicarakan keduanya?
Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, Presiden memang ingin bertemu Muhaimin alias Cak Imin. Menurut Teten, tak ada pimpinan parpol atau tokoh lain yang dipanggil Presiden, selain Cak Imin.
"Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka. Dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Enggak ada yang lain, PKB saja," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Kamis.
Saat ditanya, kemungkinan pertemuan tersebut membahas soal perombakan kabinet, Teten membantahnya.
"Enggak, belum ada pembicaraan soal reshuffle," kata dia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengaku tak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Cak Imin.
"Kulo mboten nderek, saestu nggih (saya enggak ikut, bener deh)," ujarnya.
Pratikno juga tak mau komentar soal spekulasi pertemuan itu terkait reshuffle kabinet.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2015) sore, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Tidak diketahui pasti maksud, tujuan, serta hal yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.
Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi memang kerap berdiskusi dengan pimpinan partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, sebelum memutus suatu hal penting. Hal itu di antaranya, saat melakukan seleksi menteri dan memutuskan kasus Komjen Budi Gunawan. Akan tetapi, pertemuan itu biasanya dilakukan dengan lebih dari satu partai politik. Hal itu berbeda denga pemanggilan Cak Imin kali ini.
Belum diketahui apa yang dibicarakan keduanya. Terkait isu yang tengah berkembang saat ini, yaitu soal dana aspirasi, PKB merupakan salah satu partai koalisi yang setuju dengan penggelontoran dana tersebut. Sikap itu berbeda dengan sikap penolakan yang dilakuan partai pengusung pemerintah lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Pemerintah telah memutuskan menolak usulan dana aspirasi dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang tengah terpuruk.
Penulis: Sabrina Asril