Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri, menerima laporan dari Presiden Joko Widodo terkait gagasan reshuffle atau perombakan kabinet.
Hal tersebut diakui oleh Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah.
"Hubungan Jokowi dengan Megawati berjalan dengan baik. Hal-hal menyangkut evaluasi kabinet, siapa yang akan diganti, saya kira disampaikan dalam konteks Jokowi sebagai kader (PDIP)," kata Basarah dalam konfrensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).
Basarah menyebut dukungan politik untuk Presiden Joko Widodo merupakan hal yang penting sehingga koordinasi dengan partai pendukung sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Joko Widodo - Jusuf Kalla, tidak menguasai mayoritas suara di parlemen.
"Karena posisi KIH dalam prespektif kursi di DPR bukan mayoritas. Kebutuhan dukungan politik di parlemen suatu kebutuhan," jelasnya.
Terkait reshuffle, Basarah mengakui gagasan tersebut merupakan salah satu solusi dari sejumlah permasalahan yang belum kunjung tuntas hingga kini. Ia menyebut permasalahan tersebut salah satunya adalah keterpurukan di bidang ekonomi.
Basarah curiga menteri-menteri yang ditunjuk Presiden tidak memiliki kapasitas untuk menterjemahkan visi-misi Presiden dan Wakil presiden. Oleh karena itu dibutuhkan perombakan kabinet sehingga pemerintahan bisa menjadi lebih maksimal.
Walaupun demikian PDIP mengakui reshuffle adalah hak prerogatif presiden, dan partai berlambang pun menghargai hal tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle ke Presiden. Kata dia Joko Widodo bisa mengganti para pembantunya sesuai kebutuhan.