Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Nasional Koalisi Relawan Jokowi (KRJ) mendukung segala keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak alias melakukan resshuffle kabinet demi kebaikan rakyat Indonesia
Menurut Ketua Presidium Nasional KRJ, Reinhard Parapat, perombakan kabinet tidak melulu identik dengan pergantian orang, melainkan berdasarkan penilaian objektif Jokowi atas kinerja para menterinya.
Reinhard mengatakan siapapun harus menghormati hak prerogatif kewenangan yang dimiliki Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 (2) bahwa 'Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.'
Pihak KRJ, imbuh Reinhard, tidak mau pergantian menteri tersebut karena adanya tekanan maupun kepentingan parpol. "Jadi biarkanlah Presiden yang menilai dan memutuskan perombakan kabinet dengan sisi objektifnya berdasarkan Hak Prerogratif yang dimiliki," ujar Reinhard kepada Tribunnews.com, Selasa (30/6/2015).
Untuk itu, KRJ meminta elite-elite dari parpol tidak gencar 'menyerang' untuk alasan pergantian menteri atas sesuatu yang belum jelas dasar bukti yang kuat, dan cenderung mengadu antara Presiden dan Menterinya.
"Kami sarankan kepada Menteri dan juga elite-elite parpol menyalurkan pernyataan dan penilaian pencapaian kerja para Menteri secara objektif, transparan, profesional dan sesuai dengan prosedural ke Presiden, bukan menebarkan isu ke publik yang membingungkan masyarakat luas," kata Reinhard.
Menurut Reinhard, KRJ yakin dasar objektif yang diambil Jokowi untuk merombak kabinet dilandasi penilaian kinerja Menteri yang tidak sesuai target dan juga harapan Presiden, apalagi sudah keluar dari amanat Trisakti dan Nawacita sebagaimana telah dijanjikan dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Dengan melihat terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal semester I tahun 2015 dari harapan pemerintah sekitar 5,4 persen turun menjadi 5,0 persen (data yang dikeluarkan BI pada Juni 2015) di samping menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah, serta kenaikan beberapa harga bahan pokok yang berdampak pada gejolak ekonomi kelas menengah ke bawah, perlu kiranya menjadi perhatian Presiden untuk mempertimbangkan kembali target dan pencapaian kerja Para Menteri di bidang Ekonomi, khususnya di bidang Keuangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan juga Bappenas," tutur Reinhard.
Reinhard mengatakan, apabila kinerja para menteri di bidang Ekonomi tersebut sudah tidak sesuai dengan harapan pencapaian target Presiden, demi kepentingan Bangsa dan Negara agar secepatnya segera diganti.
Pun Reinhard mengatakan sorotan bidang lainnya atas penilaian pencapaian kinerja kabinet juga perlu diperhatikan presiden, seperti, kemaritiman, politik dan keamanan (polkam) dan Pendidikan yang belum terlihat kinerjanya secara signifikan dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
"Khusus dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Menterinya lebih banyak sibuk melakukan kegiatan 'citra diri' tidak terlihat bentuk trobosan program baru, relatif hanya melanjutkan program Menteri di zaman pemerintahan sebelumnya, sedangkan wacana kurikulum pendidikan berbasis Revolusi Mental sebagaimana yang dituangkan dalam janji Jokowi dalam Pilpres 2014 yang lalu tidak terlihat dalam penerapan program pendidikan dasar dan menengah," terang Reinhard.
"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak terlihat sebagai pelaku utama perubahan di jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, padahal masyarakat kita telah menunggu janji Presiden Jokowi sewaktu Pilpres 2014 untuk mengimplementasikan Revolusi Mental sebagai arah Perubahan Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia ke depan," lanjut Reinhard.