Demokrat Diisukan Masuk Kabinet Jokowi, Ini Jawaban SBY
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari, banyak pembicaraan di publik soal kemungkinan partainya bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan, Partai Demokrat tak akan masuk dalam kabinet, dan memberikan kesempatan bagi partai koalisi yang ada untuk melakukan perbaikan.
"Memang dibahas isunya macam-macam, apakah Partai Demokrat tidak ikut dalam kabinet? Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet," ujar SBY di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (5/7/2015).
Presiden keenam RI itu mengatakan, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintah mana kala menjalankan aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat akan mengkritik apabila ada hal-hal yang tak sesuai dengan aspirasi publik.
Dia juga menegaskan, semua kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat diminta untuk tetap loyal kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut SBY, apabila pemerintahan saat ini ingin melakukan perbaikan kabinet, maka yang berhak melakukan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat.
"Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, kabinet, maka yang mendapat mandat rakyat itulah, teman-teman PDI-P dengan parpol yang ada, dalam pemerintahan Pak Jokowi yang emban tugas, yang harus melakukan perbaikan. Kami dukung perbaikan ke arah itu," ucap SBY.
Isu perombakan kabinet belakangan ini gencar terdengar. Partai koalisi pendukung pemerintah pun mulai kencang menyuarakan perlunya reshuffle. PDI-P bahkan meminta Jokowi untuk menarik partai-partai lain di luar koalisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa memiliki kekuatan dukungan politik yang cukup.
Di sisi lain, meski belum mau menjawab secara gamblang kemungkinan melakukan reshuffle, Jokowi berulang kali melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak. Misalnya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Syafii, yang kerap menjadi teman diskusi Jokowi, mengaku dipanggil ke Istana untuk membahas soal perombakan kabinet.