Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2018, pendataan kartu tanda penduduk (KTP) sudah sistematis dan terpadu. Saat ini sistemnya tengah dibenahi.
"Ini target Kemendagri. Paling lambat kami ingin 2018 itu seluruh WNI yang berhak memiliki KTP sudah terdata secara sistematis dan terpadu," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).
Proses pembuatan KTP elektronik sebelumnya sempat bermasalah, bahkan dihentikan oleh Mendagri. Selain persoalan hukum, program ini ketika dievaluasi ternyata terdapat identitas warga yang ganda. Hampir 1 Juta identitas ganda terjadi di lapangan.
"Kemarin sempat kami stop, kami evaluasi, yang ketahuan itu 1 juta orang, padahal orangnya sama, tapi tambah alias, tambah jenggot, tambah kacamata, fotonya beda-beda. Terbanyak itu status (ganda) ya menikah dan tidak menikah," kata Tjahjo.
Tjahjo berharap, KTP elektronik ke depan juga bisa menekan angka kriminal. Sebab dengan e-KTP, mereka tidak bisa lagi punya identitas ganda.
"Kemarin kami ketemu Dir Reskrim Polri, yang bobol bank itu KTP-nya 150 buah. (Dengan e-KTP) WNI kalau mau berbuat kejahatan itu bisa, tapi pasti ditangkap," tegas politikus PDIP tersebut.