Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadinya potensi Perang Proxy (Proxy War) menyusul konflik yang terjadi di Tolikara, Papua. Hal itu terkait insiden pembubaran dan pembakaran rumah ibadah saat warga Muslim melaksanakan Salat Idul Fitri.
Sukamta meminta Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak parsial dan reaktif.
Menurutnya, di Papua, potensi konflik berkelindan antara suku, marga, budaya, ekonomi dan politik. "Semua menjadi satu, hybrid. Bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengambil manfaat dari situasi ini untuk memecah belah bangsa," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (20/7/2015).
Oleh karenanya, Sukamta menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang komprehensif dan tidak reaktif. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memerhatikan kompleksitas kondisi Papua secara cermat dan serius.
"Jangan malah malah mengeluarkan statement yang justru menyebabkan konflik semakin menjadi," tutur Sekretaris Fraksi PKS itu.
Sukamta menjelaskan, bahwa sebetulnya secara umum warga di sana sudah hidup dalam bingkai perdamaian dan toleransi. Warga Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Meskipun begitu, perang antar suku memang menjadi budaya. Ia mengungkapkan resolusi damai biasanya dilakukan dengan pesta bakar batu antarsuku yang berkonflik. Sukamta melihat masih ada kecemburuan sosial. Belum lagi soal politik yang dinamis. Juga soal ancaman separatisme yang didalangi OPM baik dari dalam maupun luar negeri.
"Semuanya menjadi permasalahan yang harus ditangani dalam bentuk kebijakan pemerintah, katanya.
Presiden Jokowi, katanya, telah mengambil beberapa kebijakan terkait Papua ini yang sedikit banyak memengaruhi dinamika politik di Papua, seperti, polemik Rancangan Undang-Undang Otsus Plus, kebijakan pelonggaran izin terhadap pers asing masuk ke Papua, termasuk kebijakan pemberian Grasi kepada tahanan-tahanan OPM.
"Sedikit banyak hal-hal tersebut memengaruhi dinamika politik di Papua," ujar Sukamta. Ia pun berharap kasus Tolikara jangan sampai memunculkan kembali konflik antara aparat keamanan dengan warga sipil.
"Jangan sampai ada yang memancing di air keruh dalam kasus ini, baik dari asing maupun dalam negeri. Jangan sampai kasus ini mempermulus jalan separatisme," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah dengan aparat keamanannya segera mengambil tindakan penegakan hukum. "Segera usut tuntas siapa aktor-aktor dan dalang insiden Tolikara, lalu proses secara hukum agar memberi efek jera. Saya kira ini cara efektif meredam kemungkinan Perang Proxy," pungkas Sukamta.