Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kalangan pengamat menilai sosok militer tetap menjadi salah satu pilihan pengganti Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang diisukan masuk dalam bursa reshuffle Kabinet Kerja pasca lebaran ini.
Pengamat militer Al-Chaidir menilai Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengganti Menkopohukam karena tidak berprestasi dan terkesan santai.
"Saya kira yang paling kuat kemungkinan diganti ya dia (Menkopolhukam). Karena parah, prestasi ngga ada, terlalu santai, nggak cocok dengan semangat Kabinet Kerja," kata Al-Chaidir kepada wartawan, Jumat (24/7/2015).
Profil dari latar belakang militer disebut Chaidir tetap menjadi pilihan utama untuk menggantikan posisi Tedjo.
"Karena secara kultural sipil akan kewalahan. TNI salah satu organisasi modern dan rasional dan cepat," katanya.
Disebutkan Chaidir beberapa bekal harus dimiliki oleh calon pengganti Tedjo, salah satunya kedekatan dengan rakyat.
"Karena kekuatan rakyat yang besar jelas mempengaruhi politik, hukum dan keamanan. Sipil adalah kekuatan kedua setelah tentara, mereka tidak bersenjata tapi bayangkan berapa tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh," ujarnya.
Lebih lanjut saat ditanya soal sosok berlatarbelakang militer yang dianggap pantas menjabat Menko Polhukam, Chaidir menilai mantan Panglima TNI Jendral Moeldoko sebagai salah satu kandidat.
Selain dekat dengan Presiden Jokowi, jenderal TNI AD yang baru saja pensiun tersebut diyakini mampu membangkitkan semangat bernegara. Disamping itu nama lain yang juga patut masuk dalam bursa Menko Polhukam dikatakan Chaidir adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin.
"Saya lihat memang perlu dipertimbangkan Moeldoko, selain itu ada Syafrie Syamsuddin," katanya.
Sementara itu, pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy berpendapat pergantian Menko Polhukam merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhadjir menuturkan Presiden Jokowi bisa saja tak mengganti dan memberikan teguran keras bila memang capaian Tedjo masih di bawah target.
"Bidang Polhukam itu memang sebagian urusannya bersifat tak terprediksikan. Semakin tidak stabil keadaan akan semakin banyak kasus yang tak terprediksikan (unpredictable), dengan konsekuensi yang juga tak terhindarkan (unavoidable)," katanya.
Terkait nama mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang belakangan santer diprediksi akan menggantikan Menko Tedjo, Muhadjir menyebut hal itu mungkin saja.
Apalagi, sebelum Tedjo yang merupakan purnawirawan TNI AL, jabatan Menko Polhukam diduduki Djoko Suyanto yang pensiunan TNI AU. Kalau Moeldoko yang berasal dari TNI AD mendapat posisi maka pergiliran posisi sangat ideal terjadi.
"Moeldoko salah seorang sosok yang sangat layak apabila menempati bidang Polhukam. Dengan bekal sebagai jenderal purnawirawan berpengalaman serta kualifikasi akademik tingkat doktor yang dimiliki, saya kira cukup untuk jaminan akan hal itu," katanya.