Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Aboebakar menilai wajar perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
"Apalagi kondisi perekonomian yang sangat buruk seperti ini. Tentunya tak ingin rupiah terus melemah terhadap dolar, tak ingin pula harga daging sapi semakin melangit dan tak terbeli," kata Aboebakar melalui pesan singkat, Kamis (13/8/2015).
Karenanya, Aboebakar mengatakan merombak kabinet khususnya tim ekonomi adalah sebuah pilihan realistis yang dapat dilakukan oleh presiden. Tentunya, kata Anggota Komisi III DPR itu, masyarakat ingin melihat tak sekedar kerja keras kabinet, melainkan kerja cerdas mereka untuk memulihkan kondisi perekonomian saat ini.
"Pergantian menteri ini akan menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan pasangan Jokowi dan JK," ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat tinggal menunggu saja hasil kerja mereka. Jika telah diresuffle namun belum juga ada perbaikan dalam perekonomian nasional. "Bias jadi nanti publik akan mengambil kesimpulan bahwa kesalahan bukan pada kinerja para menteri," katanya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo siang ini, Rabu (12/8/2015) melantik enam orang sebagai menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja, memberhentikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam, Sofyan Djalil, sebagai Menko Perekojomian, Indroyono Soesilo sebagai Menko Maritim, Rachmat Gobel sebagai Mendag dan Andrinov Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
kemudian Presiden mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolhukam, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Trikasih Lembong sebagai Mendag dan Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan.
kemudian Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang penggantian Sekretaris Kabinet, memberhentikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet, kemudian mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.