Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai DPR RI tidak perlu memaksakan pembangunan tujuh proyeknya. Hal itu terkait situasi ekonomi dalam negeri yang sedang melemah.
"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," ungkap Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Anggota Komisi II DPR itu mengatakan tujuh proyek tersebut agar bisa dikaji ulang dan tak dipaksakan masuk ke anggaran APBN 2016. Ia juga menyarankan DPR melakukan skala prioritas.
"DPR coba mengkaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," tutur Yandri.
Yandri menuturkan tujuh proyek tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Yandri mengakui ruangan yang digunakannya saat ini terlalu sempit. Apalagi dibandingkan dengan pejabat eselon II di lembaga negara,
Ruangan anggota DPR sebesar 4X6 meter dengan lima staf. "Itu belum menerima tamu. Toilet cuma satu. Sangat manusiawi kalau direnovasi dan diperbarui, Saya yakin pimpinan DPR akan legowo," beber dia.