Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS..COM, JAKARTA - Direktur Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, mengatakan Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat edaran untuk menjamin kebijakan kepala daerah.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah mengatakan kesalahan kebijakan kepala daerah tidak perlu dipidana agar kepala daerah tidak taku untuk menyerap anggaran.
"Kalau nanti ada SE takutnya kepala daerah menjadi nakal. Yang nakal itu juga banyak kepala daerah," kata Dradjad saat diskusi bertajuk 'Paket Murajarab Antilesu' di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8/2015).
Dradjad mengingatkan Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum untuk melindungi kepala daerah demi penyerapan anggaran.
Namun, Drajat menegaskan payung hukum tersebut tidak asal diberikan untuk memberikan jaminan yang bisa disalahgunakan. kata Dradjad, sebelum diberi perlindungan saja, banyak kepala daerah yang ditangkap KPK.
"Jadi jangan karena ini memberi seolah-olah perlindungan menyeluruh kepada kepala daerah sehingga mereka rentan menyalahgunakan," tukas Drajad.