Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan transparan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Pilkada Berintegritas 2015 yang digelar hari ini, Senin (31/8/2015) di kantor KPK.
Mengingat jadwal Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di 269 daerah, yakni 9 Pemilihan Gubernur dan 260 Pemilihan Bupati/Wali Kota.
Setelah peluncuran, KPK akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi di 9 provinsi dan dua kabupaten/kota. Antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.
Pada titik-titik tersebut, KPK juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah , Badan Pengawas Pemilu daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat.
"Kegiatan sosialisasi akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih. Antara lain, Pembentukan Calon Kepala Daerah Berintegritas, Pembentukan Penyelenggara Pilkada Berintegritas, Deklarasi Pilkada Berintegritas, Sosialisasi Publik Pilkada Berintegritas serta Sosialisasi Partai Politik Berintegritas," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak dalam keterangan pers KPK diterima Tribunnews.com, Senin.
Sementara menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, kegiatan ini teramat penting, sebab penyelenggaraan Pilkada sangat rentan tersangkut politik uang. Karena itu, kata Adana, KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas.
Sebagaimanada diketahui Data KPK menyebutkan, ada 61 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin," kata Adnan.
Rangkaian kegiatan ini, kata Adnan, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas demiterwujudnya seluruh Pilkada yang berintegritas.
"Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia," katanya.