Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, meminta isu Tenaga Kerja Asing (TKA) supaya tidak dibesar-besarkan.
Dia menjelaskan, jumlah TKA mengalami penurunan setiap tahun. Pada 2012, jumlah TKA mencapai 76 ribu. Lalu, mengalami penurunan tinggal 54 ribu. Sebanyak 13 ribu TKA berasal dari Tiongkok.
"Jadi jangan dibesar-besarkan dengan data yang tidak benar," tutur Luhut ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Indonesia dibanjiri TKA asal Tiongkok, kata Luhut, karena jumlah investasi di negara tersebut meningkat. Menurut Luhut, hal tersebut tidak menjadi masalah mengingat kehadiran TKA mendatangkan keuntungan.
"Kalau 13 ribu (TKA asal Tiongkok,-red) berapa dollar yang dipesan. Itu dilihat kalau dia membawa sekian dollar. Dia juga mesti membawa pegawai yang skill nya di atas," kata dia.
Dia membandingkan TKA dengan TKI. Negara asing tidak mempermasalahkan jumlah TKI yang mencapai ribuan. Seperti misalnya di Hongkong, di mana berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKI mencapai 30 ribu.
"Kami sangat memperhatikan hal itu. Kami tidak mau dijajah buruh, tetapi jangan lupa, buruh kita berapa juta di luar. Negara lain tidak ribut. Jadi jangan dibesar-besarkan mengenai hal itu," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan kebijakan pemerintah mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Dia mengaku kehadiran TKA di Indonesia membuat para buruh merasa terancam sehingga merasa takut adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
"Adanya ancaman PHK besar-besaran. Pemerintah malah mendatangkan TKA," kata Said Iqbal di kantor Kemenkompolhukam, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Menurut Said, TKA seharusnya ditempatkan di sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus. Sehingga, tenaga kerja lokal masih mendapatkan pekerjaan.
"Tentunya jangan tenaga kerja yang unskill. Ada langkah strategis," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, menerima perwakilan buruh di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (1/9/2015).
Menkopolhukam Luhut Panjaitan didampingi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo.
Perwakilan buruh dari tiga konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pertemuan dimulai pada pukul 13.30 WIB. Pertemuan terkait aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Selasa ini.