Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Departemen Hubungan Internasional Unpad, Teuku Rezasyah menilai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, hendaknya birokrasi pemerintah diperkuat dengan prinsip-prinsip global dan ekonomi politik internasional.
Patut diakui, pemerintah sedang bekerja keras untuk mempersingkat jalur birokrasi perdagangan internasional, sekaligus memberdayakan pelabuhan-pelabuhan laut yang tersebar di seluruh wilayah nasional.
"Untuk itu pelabuhan-pelabuhan strategis tersebut diberdayakan dalam jaringan konektivitas. Sehingga memungkinkan terwujudnya perdagangan langsung ke luar negeri dengan pusat-pusat ekonomi dunia tanpa melalui Tanjung Priok dan negara ketiga," kata Reza di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Reza menuturkan, pemerintah dalam menghadapi MEA juga harus melakukan pemberdayaan secara besar-besaran yang berujung pada sertifikasi untuk sektor-sektor yang melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Seperti transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, agro industri, perikanan, kehutanan, pertambangan dan jasa pariwisata.
"Sertifikasi di dalam negeri hendaknya juga ditunjang oleh kemampuan memeriksa sertifikasi yang digunakan tenaga kerja asing asal ASEAN untuk bekerja di Indonesia," tuturnya.
Menurut Reza, partisipasi pemerintah dalam MEA diharapkan dapat dipersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh.
Sehingga memungkinkan bangsa Indonesia menjadi pelaku aktif dalam persaingan ekonomi global. (*)