Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan bahwa anggaran yang tersedia saat ini di kas KPU daerah Kab Blitar sudah memadai untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak yang sempat ditunda.
"Tidak ada masalah ya. Di Blitar ini anggaran yang didapat itu adalah Rp. 35 miliar, itu dua kali tahapan, yang pertama Rp 26,350 miliar sisanya Rp. 8,650 miliar akan diberikan pada tahapan selanjutnya," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, Senin (5/10/2015).
Diakui oleh Nafifah, anggaran yang dicairkan saat tahap pertama, sudah digunakan untuk keperluan KPU pada tahap pencalonan dan juga verifikasi berkas dan sisanya masih tersimpan di dalam kas KPU, belum sempat dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Untuk pencairan berikutnya, dirinya mengatakan bahwa akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD kabupaten Blitar sehingga dapat dicairkan secara cepat agar tidak menghambat beberapa tahapan yang harus dikejar.
"Jadi, kebutuhan mana yang belum tercover nanti ada penggeseran, tapi kalau yang sudah, ya cukup, dan kalau ada kelebihan dari anggaran itu sendiri, itu akan kembalikan kepada Pemkab sesuai dengan peraturan," katanya.
Mengenai anggaran yang diajukan pada saat penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mengalokasikan dana untuk empat pasangan calon di Kabupaten Blitar, Nafifah menyatakan bahwa hal tersebut akan segera direvisi dan sebagian anggaran akan terkoreksi.