Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II akan segera menggelar rapat perdana. Rapat tersebut membahas pemilihan pimpinan pansus serta penentuan prioritas agenda.
"Dalam waktu dekat (rapat pansus), kami dorong Kamis atau Jumat," kata anggota Pansus Pelindo II, Daniel Johan, ketika dikonfirmasi, Kamis (15/10/2015).
Mengenai komposisi pimpinan, Daniel mengatakan telah ada kesepakatan awal mengenai Ketua Pansus Pelindo II. Namun, ia belum mengetahui siapa yang terpilih untuk pansus kali ini.
"Kami lihat dalam rapat nanti. Biasanya setiap pansus akan diisi secara bergiliran oleh perwakilan fraksi," tutur Politikus PKB itu.
Anggota Komisi IV DPR itu menuturkan selama dua pekan sejak kasus Pelindo menyeruak, dirinya mendapatkan masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Ia menuturkan banyak laporan
penyelewengan di Pelindo II yang diterimanya.
"Mulai dari mafia hingga pencucian uang. Namun semua masih simpang-siur. Karena simpang-siur, biar semua jelas, maka Pansus ini menjadi penting untuk mengungkap kebenaran sesuai fakta yang ada," tutur Daniel.
Ia menjelaskan Pansus Pelindo II juga akan memberikan dukungan politik bagi Polri yang sempat mencoba membongkar kasus tersebut agar menuntaskan tugasnya. Menurutnya, pansus menjadi alat efektif untuk membongkar mafia pelabuhan sekaligus memperbaiki kinerja Pelindo.
"Kita akan mendorong Pansus mengungkap secara clear (jelas) apa adanya agar pelayanan Pelindo bisa menjadi pelayanan pelabuhan kelas dunia. Itu penting karena pelabuhan adalah salah satu pintu gerbang Indonesia," imbuhnya.
Selain itu, kata Daniel, pembenahan dan pembongkaran kasus Pelindo II menjadi bagian dari realisasi program Presiden Joko Widodo mengenai tol laut.
"Bagaimana mau tol laut kalau pelabuhannya masih kacau. Dalam waktu dekat Pansus akan segera mengadakan rapat dan memilih pimpinan serta menetapkan agenda prioritas, yang salah satunya adalah memanggil pihak-pihak terkait seperti Dirut Pelindo II, mantan Kabareskrim, Kapolri, maupun Menneg BUMN dan Menhub," ungkapnya.