Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura, Karna Brata Lesmana menjelaskan, tidak fair menyalahkan partai lantaran hanya akibat salah seorang oknumnya terjerat korupsi.
"Disemua partai politik pasti ada oknum yang salah, tapi jangan diartikan partainya. Kalau menganggap partainya ngga baik, itu tidak fair lah," kata Karna saat dihubungi wartawan, Senin (19/10/2015).
Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa hal wajar jika ada partai yang tersandung masalah. Namun dirinya keberatan jika partai tempat kader bermasalah tersebut yang dijadikan sarang kesalahan.
"Jadi, wajar di semua partai pasti ada yang ngga beres. Tapi dalam hal ini pemerintahan tak bermain," katanya.
Namun Karna berharap, KPK tidak berdasarkan titipan dan sembarangan dalam menetapkan status tersangka.
"Tapi, jangan sampai status tersangka yang dibikin-bikin. Jika dibuat-buat, ini politis. Harusnya berdasarkan objektif dan faktanya yang ada, yang pasti kalau memang bukti kuat silakan dilanjutkan," katanya.
Seperti diketahui, ada beberapa dugaan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik.
Salah satu yang disebut misalnya putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab dipanggil Ibas.
Dalam persidangan terpidana Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR itu, pernah disebut-sebut menerima dana sebesar USD 200.000 sebelum Kongres Partai Demokrat (PD) digelar pada akhir Mei 2010, di Bandung, Jawa Barat.