Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Jokowi - JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia.
Penegakan hukum di Indonesia dalam satu tahun ini sangat kental unsur politiknya. Misalnya saja dalam kisruh internal partai Golkar dan PPP.
"Intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya. Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah-belah dengan instrumen hukum," papar Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon, Rabu (21/10/2015).
Fadli menegaskan, Jokowi juga melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai.
Sudah tentu, potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatarbelakang politisi.
"Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," Fadli.