Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sumber daya alam Indonesia dikelola secara mandiri, berdasar regulasi yang baik.
"Kami mendukung pengelolaan sumber daya alam secara mandiri untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membuka seminar 'Urgensi Revisi Undang-Undang Minerba dalam Mewujudkan Kedaulatan Bangsa,' di DPR, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Jazuli mengingatkan konstitusi mengamanatkan negara sebesar-besarnya harus mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. PKS akan mengawal revisi UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Fokus kerja fraksi pada persoalan keumatan, kerakyatan, dan nasionalisme kebangsaan. Salah satunya dalam sumber daya alam," imbuh Jazuli.
Anggota Komisi III DPR ini meminta jangan sampai Indonesia kaya sumber daya alam tapi regulasi pengelolaannya justru menguntungkan negara lain.
"Tidak mungkin kita tidak buka pergaulan dengan bangsa asing, namun kerjasama yang dibangun adalah Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya," imbuh politikus asal Banten ini.
PKS ingin berkontribusi merumuskan kemandirian sumber daya alam dalam bentuk regulasi, melalui revisi UU Minerba yang masuk dalam Prolegnas 2015. Apabila belum tuntas Fraksi PKS akan memperjuangkannya pada 2016.