Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengkritik program bela negara yang diusung Kementerian Pertahanan karena mengarah ke wajib militer.
"Kalau dibaca draf yang disampaikan Kementerian Pertahanan, itu kita akan melakukan bela negara untuk jumlah yang sangat massif dan sangat besar 10 juta orang. Itu yang saya lihat bela negara mengarah ke wajib militer," kata Muzani kepada Tribunnews.com di DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Anggota Komisi I di DPR itu menuturkan bela negara diasumsikan membela negara pada saat negara dalam keadaan terancam dan semua kewajiban warga negara adalah bela negara saat negara terancam.
"Apabila negara dalam keadaan terpecah, maka warga negara tidak akan melihat partainya apa, presidennya siapa dan akan membela negara. Begitu negara terancam maka kita pun akan terpanggil," tutur dia.
Namun, menurut Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu saat ini negara tidak dalam keadaan terancam. Dengan adanya program bela negara seolah-olah negara dalam keadaan terancam.
"Menurut saya kita seperti menghadapi ancaman besar. Kita seperti akan menghadapi perang terbuka," ujar dia.
Daripada anggaran cukup besar ditujukan untuk program bela negara, lebih baik uangnya dipakai memperbaharui sistem persenjataan Indonesia dan meningkatkan tentara untuk berlatih.
"Menurut saya anggaran untuk bela negara dimobilisir untuk perbaharui sistem persenjataan perang kita. Termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit," tandas Muzani.