Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dede Yusuf mengusulkan perlunya dibentuk tim khusus yang bertugas mengawasi korban bencana asap, yakni Satgas Penanggulangan Asap dan Satgas Penanganan Korban Bencana Asap.
Menurut Ketua Komisi IX DPR RI itu, akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, sedikitnya 5 juta jiwa mengalami gangguan pernapasan.
"Dengan keberadaan satuan tugas ini, artinya DPR lintas komisi dilibatkan untuk mengawasi penanganan yang tengah dilakukan oleh pemerintah," kata kata Dede Yusuf kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (27/10/2015).
Usulan yang dilontarkannya ini, menurut Dede Yusuf juga telah disepakati oleh sebagian besar anggota komisi bahwa penanganan ini harus dipantau. Karenanya dia berharap realisasinya perlu sesegera mungkin.
Selain Komisi IX, politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa Komisi IV yang menangani masalah kehutanan, juga menyatakan komitmennya dalam menanggulangi bencana nasional yang berdampak langsung terhadap adalah anak-anak, perempuan, orang sakit dan para manula.
"Saya juga sudah berbicara dengan komisi IV, mereka akan bikin satgas penanganan pengendalian kebakaran. Jadi konteksnya kita bicara dua itu," katanya seraya menambahkan bahwa pengendalian atau pemadam kebakaran ini, nantinya juga akan melibatkan Komisi VIII, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.
Ditanya mengenai langkah jangka panjang apa yang akan diambil terkait bencana nasional ini, menurut anggota DPR yang juga seorang artis ini, paling tidak perlu komitmen yang serius dari semua elemen dalam permasalahan ini.
"Termasuk bila perlu, melibatkan masyarakat didalamnya pun bisa menjadi solusi yang tepat," ujar Dede Yusuf.
Melanjutkan pernyataannya, Dede Yusuf mengatakan ada empat hal penting kalau bicara soal penanggulangan jangka panjang dari kebakaran hutan.
Pertama, bagaimana mengevakuasi korban bencana, kedua memadamkan titik api, ketiga adalah membuat gerakan bersama masyarakat untuk memantau jangan sampai terulang kembali.
Keempat adalah dengan membuka semua perusahaan yang melakukan pembakaran. "Beberkan dan mereka harus bertanggung jawab dan harus ada efek jera pula," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan pemerintah harus memberi rasa aman kepada semua pihak dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan.
"Upaya yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya melalui peningkatan perspektif anggaran di Kementerian LHK untuk perbaikan tata kelola hutan," katanya.
Herman juga mengatakan kalau pihaknya akan membahas secara serius di komisi IV, mengingat luasan dan dampaknya sangat luar biasa.