Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Asap di DPR terus bergulir.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengaku delapan fraksi telah mengambil keputusan untuk membentuk pansus.
Kedelapan fraksi itu antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP dan PKB.
"Tinggal NasDem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan," kata Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Edhy mengungkapkan tujuan pansus untuk mendorong pemerintah dapat menyelesaikan kasus asap dan bukan mencari perusahaan nakal.
"(perusahaan nakal) Bisa di panja. Masalah asap ini sudah berlarut-larut. Presiden katanya pulang," kata Politikus Gerindra itu.
Ia juga menyatakan pihaknya tidak berniat menjegal upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah.
"Tapi motornya dilapangan tidak dilihat. Kita harus belajar dari semua negara," ungkapnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menuturkan pansus dibentuk agar menghasilkan regulasi pencegahan kebakaran hutan.
Pasalnya, aturan yang ada dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih terdapat celah pembakaran hujan terjadi. "Karenanya, kita bantu pemerintah supaya kedepan tak terulang lagi," ujar Politikus PAN itu.
Ia berharap pansus dapat dibentuk pada Rabu (28/10/2015). Sehingga, hasil tersebut dapat dibawa pada penutupan paripurna masa sidang kali ini yang digelar pada Jumat (30/10/2015). Diketahui, jumlah tanda tangan anggota DPR yang telah menandatangani pembentukan pansus asap sebanyak 57 orang.
Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung adanya pembentukan Pansus Asap. Ia menilai penanganan asap sudah terlambat dan tidak serius.
"Saya kira pansus asap adalah aspirasi, harus ada inisiasi minimal 25 orang plus dua fraksi. Saya kira pansus asap bisa menjadi kenyataan juga karena ini masalah serius dan sudah menyangkut masalah ekonomi, masalah kesehatan, transportasi, pendidikan lain," katanya.