Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menolak adanya suntikan dana ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis.
"Hari ini sangat penting dalam pembahasan RAPBN 2016. Karena kemungkinan ada penolakan. Kita menyoroti dana PMN untuk BUMN," kata Fary di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Fraksi Gerindra, kata Fary menilai tidak masuk akal adanya dana PMN untuk BUMN pada RAPBN 2016 yang sebesar Rp 39 triliun. Padahal menurutnya, serapan PMN pada tahun ini sangat rendah sekali.
"Tahun pertama ini kita setujui PMN 62 triliun dan sekarang ingin ajukan Rp 39 triliun. Padahal serapan Rp 62 triliun itu rendah sekali," tuturnya.
Masih kata Fary, dana Rp 39 triliun tersebut lebih baik dialokasikan untuk program-program yang pro rakyat seperti dana untuk desa Rp 1 miliar. Menurutnya, selama ini alokasi dana untuk desa tidak berjalan.
"Dana Rp 39 triliun itu untuk program pro rakyat, bukan untuk PMN ke BUMN," tandasnya.