Hanura Telah Sepakat dengan Pemerintah Terkait RAPBN 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Fraksi Hanura berharap rapat paripurna dapat menetapkan RAPBN 2016. DPR akan menggelar rapat paripurna pembahasan RAPBN 2016, Jumat 30 Oktober 2015.

Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengaku pembahasan RAPBN tidak terkait dua kutub politik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

‎"Menurut saya kurang pas menghungungkan kmp-KIH dalam APBN saat ini, DPR tidak ada KMP dan KIH, sudah menyelesaikan tugas di komisi tinggal menyelesaikan di paripurna," kata Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Nurdin mengatakan pihaknya juga telah sepakat dengan pemerintah terkait dengan RAPBN 2016. Meskipun terdapat sedikit perubahan.‎

"Kita menyepakati dari hal-hal dari perubahan tidak mendasar dan signifikan dan kita sudah memenuhi dan sepakat dengan pemerintah di angka-angka yang dibahas selama ini sebelum masuk tahap akhir," kata Anggota Komisi XI itu.

Sedangkan kabar adanya penerimaan negara dari tax amnesty, Nurdin mengatakan hal itu masih sebatas wacana. Sebab, Undang-undang mengenai tax amensty belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015.

Nurdin berharap seluruh fraksi telah sepakat mengenai RAPBN pada hari ini sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

"Saya yakin enggak deadlock. Apa jadinya kalau RAPBN deadlock. Seperti di DKI, kita tidak mau seperti itu," tuturnya.

Sedangkan mengenai dana aspirasi, Nurdin mengatakan pihaknya dan pemerintah telah menolak‎nya.

"Mungkin Teman ada yang kritis, dan perlu sesuatu yang lebih tajam," katanya.