Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI F-PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengkritik sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Menteri Rini diketahui mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Hendrawan mengatakan mereka sangat terkejut mendapati alasan pengajuan PMN itu hanya ditulis dalam kertas lima lembar.
"Lembaran penjelasannya cuma lima lembar, (dibandingkan) sama laporan kita di Dapil, lebih bagus kami. Pengelolaan kayak bukan milik negara tapi badan usaha milik nenek moyang," kata Hendra saat diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Dalam R-APBN 2016, nilai PMN yang ingin disuntikkan ke BUMN mencapai Rp 34,32 triliun. Hendrawan menilai angka itu terlau besar.
"BUMN harusnya produktif jangan jadi beban negara," kata dia.
Hendrawan pun menilai Rini layak dicopot dari kursi menteri.
Menurut dia, langkah tersebut penting dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebelum menimbulkan cara-cara yang sama.
"Maaf saja yah, kalau kayak gini enggak perlu Rini Soemarno yang mana mantan presiden Astra International. Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas. Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya di-stop," tukas Hendrawan.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016.
Sidang tersebut menyepakati anggaran pemerintah tahun depan sebesar Rp 2.095 triliun.
Hasil yang lain adalah DPR menolak rencana pemerintah menyuntik modal atau Penanaman Modal Negara (PMN) ke 25 BUMN.
Soal PMN dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang.