Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono mendorong digelarnya Munas pascaputusan MA.
Hal itupun mendapatkan reaksi dari Politikus Golkar Yorrys Raweyai.
Yorrys menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol. Namun, ia kini menyatakan tidak sejalan dengan Agung Laksono.
Menurutnya, persoalan Golkar harus diselesaikan secara internal dengan pertemuan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.
"Persoalan Golkar diselesaikan secara internal, dua tokoh itu dulu. Landasan hukumnya harus munas. Masa organisasi gak ada munas. Tinggal bagaimana duduk bersama, dua legal standing, ada keputusan Munas Riau 2009-2015, ada putusan mahkamah partai selambatnya Oktober 2016. Tinggal dua-duanya dikonpromi, ini hanya prinsip politik," imbuh Yorrys.
Namun, ia mengingatkan menggelar Munas tidaklah mudah. Sebab harus mendapatkan izin dari Kemenkumham. "Bikin Munas tidak asal ngomong jadi. Izin dari siapa, daftar ke siapa, harus daftar ke Kemenkumham.Kalau tidak ada komunikasi enggak bisa. PSSI saja pakai statuta tidak bisa," ujarnya.
Yorrys juga mengingatkan bila penyelenggaraan Pilkada dilakukan tahun 2015 akan ada Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2015. Apalagi, kampanye akan dilakukan tiga bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada.
"Kita harus komunikasi karena menyangkut kepentingan partai," ujarnya.
Yorrys juga mempertanyakan pendapat yang menyatakan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie tidak menginginkan adanya Munas kembali.
"Siapa bilang Aburizal enggak mau, Aburizal mau. Dari dulu dia bilang kan mau, yang bilang enggak mau siapa? Siapa? Penyelesaian Munas, cuma kapan, bagaimana caranya karena ada konflik, biar berdua itu yang ngomong. Masa kita ikut-ikut campur. Ada fasilitator ada wapres, ada menkopolhukkam, ada Ketua DPR," ujarnya.