Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tak mau menanggapi isu pencatutan namanya di dalam kontrak perpanjangan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia.
"yang jelas Presiden sama sekali tidak memikirkan dan tak terlalu memperdulikan hal itu," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12,11,2015).
Pramono mengatakan pihak Istana sudah mendengar adanya isu tersebut sebelum Presiden Jokowi bertolak Ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Barrack Obama Oktober lalu.
"Ya ini sebenarnya kami sudah mendengar kurang lebih sekitar tiga minggu sebelum Presiden berangkat ke Amerika. tetapi sekali lagi bahwa kami tidak mau berpolemik," ucap Pramono.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport.
Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport kontrak bisa segera diberikan.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik tersebut.
Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.
Selain mencoba menjual nama Presiden dan Wapres, Sudirman menyebut orang itu juga meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport.
"Saya berani mengatakan, karena terjadi dua kali diskusi dan (dia atau mereka) dua kali konsisten mengatakan, Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham," kata Sudirman.
Menurut Menteri ESDM, aksi percobaan orang-orang yang dia sebut sebagai pemburu rente itu tak hanya terjadi pada masa ini.
Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc James R Moffett, kata Sudirman, pernah menceritakan pengalamannya bahwa ia diperlakukan serupa pada masa lalu.
Intinya, menurut dia, Freeport tak memenuhi permintaan para pemburu rente tersebut.
"Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi sehingga Indonesia tidak dipermalukan. Akhirnya, proses ini melalui jalur yang normal, dalam hal ini sektor pengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," ucap Sudirman.