News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pengamat: Pemerintah Lemah soal Penegakan Hukum

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo, Membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015). TRIBUNNEWS.COM/Rusman/Setpres)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terdapat kelemahan di sektor tertentu. Untuk itu, presiden perlu rutin melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.

"Dalam pemerintahan ini memang ada beberapa sektor yang masih lemah seperti penegakan hukum dan ekonomi. Ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi secara mendalam," kata Nico di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Nico menuturkan, apabila pembantu presiden yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan penegakan hukum itu tidak juga dapat memperbaiki kinerjanya, maka reshuffle hal yang wajar untuk mereka.

"Tentu reshuffle nantinya akan memperbaiki kinerja. Jangan malah penggantinya lebih buruk nantinya," tuturnya.

Masih kata Nico, andai presiden melakukan reshuffle kembali, maka hendaknya hal-hal yang pernah terjadi pada kabinet kerja tidak terulang. Seperti adanya menteri yang saling adu argumen di ranah publik yang berujung pada kegaduhan.

"Hendaknya tidak ada lagi polemik di kabinet yang membuat kegaduhan di luar," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini