Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Sumatera Utara yang terindikasi melibatkan Jaksa Agung Agung M Prasetyo menyandera citra dan kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di negara ini.
"Khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tahun lalu terpilih dengan harapan perubahan besar di atas euphoria revolusi mental," kata Kastorius saat diskusi bertajuk "Reshuffle Kabinet Jilid 2: Perlukah Jaksa Agung Diganti? yang digelar Journalist of Law Jakarta (JLJ), Minggu (15/11/2015).
Dirinya juga mempertanyakan apakah pemerintahan Jokowi akan bergerak maju dengan mencopot Jaksa Agung dan mengembalikan Korps Adhyaksa ke jalur profesional non partai.
Atau sebaliknya, kata dia, demi menjaga kekompakan koalisi partai pendukung Presiden Jokowi, maka dalam paket Resufle jilid II yang akan datang akan tetap mempertahankan kursi Jaksa Agung digenggam oleh Partai Nasdem lewat Prasetyo.
"Jawaban atas pertanyaan inilah yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas saat ini," katanya.
Harus diakui, katanya prestasi buruk di bidang penagakan hukum menjadi cacatan utama di dalam evaluasi satu tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK.
Hampir seluruh survei dan jajak pendapat menegaskan adanya ketidak-puasan publik terhadap politik penegakan hukum Indonesia.
Perseteruan lembaga Polri dan KPK yang berujung pada penonaktifan komisioner KPK, Rancangan Undang-undang yang hendak mengamputasi usia dan wewenang KPK, maraknya kasus korupsi politik, serta lemahnya kinerja penegakan hukum akibat dugaan praktik 'kongkalikong' adalah beberapa fakta pendukung penyebab keekecewaan publik tersebut.
"Penunjukan M Prasetyo yang merupakan kader partai sebagai Jaksa Agung juga sejak awal telah menuai kontroversi," kata Kastorius.
Meski, secara personal Prasetyo seorang mantan jaksa yang mumpuni, namun sejak diangkat publik telah menaruh tanda-tanya besar terhadap independensi Kejagung di bawah Prasetyo akibat dari status yang bersangkutan sebagai kader partai.