Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang tidak akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan namanya disayangkan Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung.
"Pak Luhut jangan melihat ini sebagai kepentingan pribadinya saja karena namanya disebut. Akan tetapi ini adalah kepentingan negara sebab isi transkrip tersebut merupakan persekongkolan untuk menjual kekayaan negara," kata Martin lewat pesan singkat di Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga mengatakan bahwa persekongkolan yang dilakukan bukan hal remeh.
"Orang yang bicara adalah pimpinan lembaga tinggi negara. Nama-nama yang disebut adalah kepala negara dan wakil presiden, serta menteri koordinator," ucapnya.
selain itu, dalam pencatutan nama tersebut pun isi pembicaraannya berkaitan dengan kekayaan negara yang selama puluhan tahun ini ingin diubah pengelolaannya agar mendapat manfaat yang lebih besar bagi negara.
Tetapi keberadaan Freeport saat ini dipandang Martin hahanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
"Hal ini tentu jangan dianggap enteng oleh Luhut," kata Martin.
Menurutnya, langkah hukum bisa dilakukan demi mencegah persoalan transkrip Freeport digunakan sekadar jadi alat tawar menawar politik.
"Pak Rizal Ramli sudah mengatakan bahwa ini adalah sinetron perang antargank. Saya justru tidak ingin ini sekadar perang antargank, sayang sekali! Ini persekongkolan menjual negara yang harus diambil langkah hukum agar semua tuntas," Kata Martin.