Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Al Habsy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap bertindak memperhatikan sisi kemanusiaan.
Ia menilai tindakan KPK kian menimbulkan keanehan saat mengusut tindakan korupsi.
"Saya berharap KPK, lembaga ini, jangan serem-serem amat. Bikin kemanusiaan, yang korupsi juga manusia," kata Aboe saat rapat dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Politikus PKS itu khawatir adanya pelanggaran kewenangan saat KPK melakukan penyadapan. Apalagi teknologi penyadapan semakin canggih. Aboe menyarankan penyadapan melalui mekanisme izin pengadilan. "Ini ada masalah humanisme, etika, adat dan agama," kata Aboe.
Selain itu, Aboe juga mengingatkan KPK agar tidak mengungkap keburukan orang lain. Ia kembali mendoron adanya sisi humanisme dalam penanganan tindak pidana korupsi. "Kalau ada perubahan UU KPK, ya wajar, enggak salah," tuturnya.
Sementara Pelaksana Tugas (PLT) Ketua KPK Taufiqurahman Ruki menjelaskan adanya aturan mengenai penyadapan. Ada negara yang menggunakan izin pengadilan. Adapula yang menggunakan aturan yang terdapat dalam UU tanpa izin pengadilan.
"KPK akan menempuh jalan ini (UU). Persoalannya yang kita sasar adalah mohon maaf kalau pengadilan. Maka, (izin) pengadilan jadi tidak efektif," katanya.
Ruki juga menyebutkan pihaknya banyak menemukan penyuapan atau pemerasan antara eksekutif dan legislatif dalam APBN di beberapa kabupaten. KPK lalu melakukan pencegahan berkomunikasi dengan kepala daerah.
"Please, jangan kayak gini. Modus APBN jangan diulang, eh diulang ya ketahuan lagi," katanya.