Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmilia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sulit bagi Partai Golkar untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyebut salah satu ganjalannya adalah belum adanya kesepakatan dari Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Kepada wartawan usai menghadiri diskusi di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (20/112015), Siti menyebut Aburizal yang merupakan ketua umum DPP Partai Golkar versi munas Bali meminta kubu Agung mengakui kepengurusannya.
Pihak munas Jakarta yang dipimpin Agung menolak mengakui kepengurusan Aburizal.
Mereka meminta agar digelar munaslub, untuk menentukan kepengurusan Partai Golkar yang baru.
Permintaan itu ditolak oleh kubu Aburizal.
"Yang satu minta munas, yang satu minta diakui kepengurusan yang absah, ini tidak bisa," ujarnya.
Padahal dalam politik selalu ada kompromi. Menurut Siti bila Aburizal dan Agung berkomitmen untuk menghindarkan partai dari keterpurukan lebih lanjut, maka keduanya pasti bersedia untuk kompromi.
"Ini kan Politik, harusnya ada pilihan-pilihan lain," katanya.
Bila kedua pihak dapat mengkesampingkan kepentingan pribadi, dan mengkedepankan kepentingan partai, maka bukan hal yang sulit untuk mendamaikan konflik internal di partai berlambang pohon beringin itu.
Bila pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang konflik belum juga selesai, maka Partai Golkar akan kembali terpuruk.
Konflik internal telah membuat kepengurusan ganda hingga tingkat daerah, hal itu tentunya membuat mesin politik Golkar tidak berjalan maksimal.
Para kader yang ikut pilkada serta pasangan dari partai lain yang didukung Golkar akan dirugikan karena hal itu.(*)