Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menanggapi soal penolakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), terhadap Beras Sejahtera (Rastra).
Beras yang dulu dinamai Beras untuk rakyat miskin (Raskin) itu, dinilai Pemda tidak berkualitas layak untuk dibagikan.
Khofifah sendiri melihat alasan tersebut sangat keliru. Pasalnya, sudah ada tim koordinasi yang ditugasi memantau langsung, mulai dari kualitas dan distribusi Rastra.
"Bagi kemensos itu tidak ada hal yang harus memberatkan pemerintah daerah, untuk meneruskan (Rastra) pada kabupaten dan kota lainnya," katanya, Kamis (26/11/2015).
Saat ini pihaknya sedang gencar memberi bimbingan teknis di 514 Kabupaten Kota, 34 Provinsi dan 32 Panti Sosial terkait informasi Kesejahteraan sosial. Hal itu klaim Khofifah mempermudah pekerjaan Pemerintah Daerah untuk mendata masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, sasaran pembagian Rastra dijamin tidak akan meleset dan tepat sasaran.
Pedoman umum pembagian Rastra juga sedang disempurnakan. Terlepas dari masalah para pimpinan tim koordinasi Rastra adalah kepala Ekbang, yang menurut Kofifah kurang efektif. Semestinya, kepala dinas sosial di tiap daerah yang harus mengepalai posisi tim koordinasi. "Supaya nyambung dengan kemensos," kata Khofifah.
Terkait kualitas beras, ia meyakini jika tim koordinasi di daerah sudah bekerja efektif, maka tak ada lagi Pemda yang mengeluh kualitas Rastra jelek. "Pastikan beras yang akan didistirbusi layak konsumsi, itu peran Tim Koordinasi Rastra," imbuhnya.