Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, menyatakan keprihatinannya terkait kesenjangan ekonomi yang terus meningkat setalah era reformasi.
Kenaikan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.
"Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2.000 triliun lebih tapi kesenjangan makin tinggi. Ini harus dikoreksi dan evaluasi," ujar Harry Azhar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11/2015).
Harry menuturkan, bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteraan harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin.
Jika kesejahteraan naik maka seorang pemimpin tersebut dianggap berhasil. Namun, jika yang muncul kesenjangan dan kemiskinan, maka pemimpin tersebut tidak boleh dipilih lagi.
"Kami di BPK sedang merumuskan bagaimana penggunaan anggaran harus mampu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan," ujar mantan Ketua Umum PB HMI itu.
Masih kata Harry, perbandingan gini rasio di masa reformasi dengan masa lalu (orde baru) menunjukkan tingkat kesenjangan yang terus makin tinggi. Pada masa orde baru rasio gini 0,31, sementara pada masa reformasi saat ini angka rasio gini mencapai 0,42.
"Artinya kesenjangan di era reformasi makin tinggi, padahal dulu gerakan reformasi digerakkan untuk peningkatan kesejahtraan rakyat. Inilah tantangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi," katanya.
Sementara itu Koordinasi Nasional Jaringan Indonesia (Kornas Jari), Yayat Y Biaro mengatakan sebagai mantan aktivis dirinya yang ikut memperjuangkan reformasi menginginkan bahwa rezim reformasi lebih baik.
"Kita harus evaluasi proses kebijakan ekonomi pembangunan yang telah berjalan selama 17 tahun reformasi," kata Yayat.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini berharap masukan dan rekomendasi dari pihaknya bisa diimplementasikan secara tepat. "Diharapkan para aktivis memberikan pengalaman akademik dan lapangan mereka agar bisa menelurkan gagasan strategis untuk bangsa," tandas Yayat.