Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons, Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir mengatakan, negara kawasan memerlukan pemecahan masalah mengenai migrasi reguler yang terjadi.
"Negara-negara di kawasan perlu bersama mencari pemecahan akar masalah migrasi ireguler, baik berupa kondisi politik-keamanan, hak asasi manusia, stabilitas, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penurunan kualitas lingkungan hidup," ujar Fachir berdasarkan siaran pers yang diterima, Sabtu (28/11/2015).
Fachir mengatakan, upaya tersebut diperlukan agar negara-negara kawasan tidak dapat mengambil keuntungan dari migrasi manusia sebagai bagian dari globalisasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Multilateral, Hasan Kleib menekankan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dalam memajukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam penanganan migrasi ireguler, dari sisi penindakan, pelindungan korban, deteksi dini, serta pencegahan.
Kerja sama untuk penanggulangan akar masalah merupakan bentuk kerja sama di bidang pencegahan. Pertemuan merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai tindak lanjut Special Conference on Addressing Irregular Movement of Persons di Jakarta, Agustus 2013.
Hasan mengatakan, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan Ringkasan berisikan sejumlah rekomendasi dan usulan kerja sama konkrit untuk penanganan akar masalah irregular movement of persons. Hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process tahun 2016.
Roundtable Meeting dihadiri oleh 13 negara yang terkena dampak langsung irregular movement of persons yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Iran, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Selandia Baru, Srilanka, Thailand, serta 4 organisasi internasional terkait International Organization for Migration (IOM), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),United Nations Development Programme (UNDP), dan Bali Process Regional Support Office (RSO).