Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengakui tidak dapat menjadi pengendali utama dalam pemerintah.
Pasalnya, partai berlambang kepala banteng itu tidak menang mutlak dalam pemilu 2014 lalu.
"Pertama, PDIP Perjuangan menang tidak mutlak, resikonya seperti ini. Walaupun konsep dari PDI Perjuangan tetapi ada power sharing dan mengakomodasi partai lain. Jadi kita ini mesti mendayung diantara banyak karang, realitasnya tidak semudah menang mutlak," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (29/11/2015).
Hal itu pula yang membuat program Nawacita dan Trisakti tidak dapat berjalan dengan baik. Apalagi, program tersebut merupakan amanat dari founding fathers bangsa Indonesia.
Oleh karenanya, Eva mengatakan Presiden Joko Widodo perlu dikawal dalam menjalankan tugasnya.
"Kita punya kesempatan sampai tahun tiga supaya ada output dan income Trisakti, karena tahun keempat untuk pembuktian dan kalau kelima kita bikin program nanti dicurigai persiapan untuk pilpres. Karenanya, tahun satu sampai tiga ini adalah krusial," ujarnya.
Mantan Anggota DPR itu lalu menegaskan komunikasi Presiden Joko Widodo dengan bawahanya mulai membaik.
Meskipun, masih ada kendala pada sejumlah hal.
Ia lalu menceritakan bagaimana Presiden Jokowi kaget pada masa awal pemerintahnnya.
"Pak Jokowi shock hanya diberi ruang fiskal kecil. Implikasinya infrastruktur. Kalau dulu untuk konsumsi, kalau sekarang untuk produksi," ujarnya.
Eva juga mempertanyakan sejumlah menteri yang dianggap tidak menjalankan program Nawacita dan Trisakti.
Bahkan, PDIP tidak menyangka orang tersebut dipilih Presiden Jokowi sebagai menteri. Contohnya, Menteri ESDM Sudirman Said.
"Yang tahu Pak Presiden. PDIP juga kaget kok orang itu yang masuk. Tapi itulah realitas yang kita terima. Proses pembentukan kabinet bukan sepenuhnya PDIP. Tim transisi yang nempel. Bahkan Bu Mega dulu tidak bisa menemui Pak Jokowi. Itu ongkos politiknya," imbuhnya.