Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam menyikapi proses yang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar seharusnya mendengar suara rakyat.
"Golkar itu seperti saya katakan tadi, simbolnya suara rakyat suara Golkar," kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada wartawan usai menghadiri acara "Indonesia Economic Outlook 2016" di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, (1/12/2015).
Soal MKD, menurut Jusuf Kalla rakyat menginginkan yang terbaik.
Bila kader Partai Golkar ingin menjegal jalannya proses di MKD, maka perlu dipertanyakan suara yang didengar kader tersebut.
"Suara rakyat yang mana ? Bukan suara rakyat (itu)," kata Jusuf Kalla yang juga merupakan mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, MKD tengah memproses kasus dugaan pemerasan terhadap Freeport, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto terhadap Freeport.
Kasus tersebut awalnya dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Dalam laporannya, ia juga menyerahkan rekaman ke MKD.
Dalam laporan itu diketahui Ketua DPR menawarkan jasa untuk mengurus kontrak, dengan imbalan saham.
Dalam sidang di MKD, kader Partai Golkar mempermasalahkan dasar hukum Sudirman Said dalam melaporkan Ketua DPR. Sejumlah ahli pun dipanggil untuk memberi pandangan soal hal tersebut.