TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz jelang hari pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang terdapat temuan penggelembungan dan pengurangan data pemilih di beberapa tempat.
Data pemilih yang berbeda jumlahnya secara signifikan pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini, dicurigai Masykurudin, merupakan cara pasangan petahana memanipulasi suara.
"Dari seluruh daerah penyelenggara Pilkada 30 persennya masih ada masalah. Ada perubahan signifikan data pemilih. Ada yang naik sampai 24 persen dan ada yang turun 14 persen dalam satu bulan," kata Ketua JPPR Masykurudin Hafidz di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/12/2015).
Kenaikan data pemilih yang signifikan dibandingkan data pemilih sebelumnya, disebut Ketua JPPR, bentuk penggelembungan suara atau pengurangan hak pilih dalam Pilkada ini.
Dia menyebutkan hal ini dapat terjadi karena kurang mutakhir dan akuratnya data pemilih yang ada pada pemerintah.
Lemahnya data pemerintah terkait jumlah pemilih tetap, ditakutkan Masykurudin, menjadi celah bagi kecurangan terutama pada daerah-daerah yang kurang pengawasan.