Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa 90 persen dana bansos yang dikeluarkan jelang pilkada serentak tidak tepat sasaran.
Jika dana tersebut tetap keluar, maka akan diberikan kepada orang-orang yang dekat secara kepentingan petahana.
"Tidak ada itu dana bansos yang benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ujung-ujungnya diberikan ke tim sukses si petahana yang maju lagi," ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).
Abdullah mengatakan bahwa dana bansos yang paling mudah untuk dikeluarkan oleh petahana menjelang pilkada serentak, karena tidak melalui proses panjang 'Pintu Birokrasi'.
Terlebih yang membagikan adalah kepala daerah.
"Asal ada pagu anggarannya, terus tanda tangan sekda, kepala daerah dan biro sosial, selesai langsung dibagikan. Enggak sesulit yang lain,"ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Riza Patria mengatakan di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada petugas RT/RW justru mendapatkan honor yang telah dibayarkan pada beberapa hari lalu, padahal tidak ada kebijakan petugas RT/RW diberikan honor.
"Sudah ada yang bayar pas 5 Desember lalu. Ini kan bahaya sekali pilkada kita ini. Dana bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat, justru tidak diberikan secara layak," tambahnya.