Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menanggapi sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menghadirkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto dilakukan secara tertutup.
Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung selaku perwakilan pemerintah, pelaksanaan sidang etik yang tertutup itu dikhawatirkan menimbulkan prasangka ditengah masyarakat.
"Ini bisa menimbulkan pertanyaan 'prasangka' yang macam-macam," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Sebab, menurut Pramono, pada sidang etik sebelumnya digelar secara terbuka, ketika menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said selaku pelapor dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin selaku saksi.
Namun, Pramono mengatakan pihaknya tidak bisa mencampuri mekanisme yang telah berlangsung di MKD. Pemerintah meyakini MKD akan memberikan putusan yang terbaik, sesuai hati nurani.
"Apa pun ini adalah kewenangan Majelis Kehormatan Dewan. Jadi pemerintah menghormati itu yang paling penting adalah apapun yang diputuskan rakyat sekarang menunggu rakyat betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa dan mudah-mudahan hati nurani digunakan untuk mengambil keputusan apapun yang akan diberikan pada hari ini," ucap Pramono.