Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Perlawanan Buruh (FPB) menilai perbuatan yang dilakukan Setya Novanto bukan hanya langgar etika, tetapi bisa mengancam kedaulatan Negara.
Koordinator FPB Yosafati Waruru di saat seluruh elemen buruh bersusah payah mencari keadilan atas upah murah, justru skandal ‘Papa Minta Saham’ menyeruak dan menampar rasa keadilan negeri ini.
“Ketua DPR RI yang seharusnya menjadi pengontrol atas semua kebijakan pemerintah yang menyimpang dan merugikan negara," ucap Yosafati kepada Tribun, Jumat (11/12/2015).
Apa yang dilakukan Ketua DPR RI, dikatakannya sudah bertindak layaknya seorang makelar dan memotong hak negara.
"Disinyalir berusaha memotong hak negara atas bagian negara dari kontrak karya yang tentu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara atas saham dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut,” ungkapnya.
Lebih menyakitkan lagi, kata dia, rencana perampokan aset negara tersebut dengan enteng akan digunakan untuk happy-happy, main golf dan membeli jet pribadi.
Sementara, pemerintah dengan sekuat tenaga sedang berjuang meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai paket kebijakan.
Atas perilaku itu, FPB menegaskan tindakan Setya Novanto mendelegitimasi hukum, seolah apapun dapat diatur seorang Ketua DPR RI.
Selain itu FPB menilai juga tindakan Ketua DPR mendelegitimasi wibawa pemerintah baik di hadapan rakyat Indonesia maupun di hadapan dunia internasional.
Menurut FPB, apa yang terjadi saat ini seakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat diatur segolongan orang.
“Hal ini dapat menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden, sebab ternyata ada penguasa di balik istana negara yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden,” kata dia.
Lanjut dia, tindakan Setya Novanto mendelegitimasi lembaga DPR RI, seolah lembaga DPR RI lembaga pembagi saham atas jualan sumber daya alam strategis kepada perusahaan asing.
Dalam konteks inilah, FPB menuntut MKD DPR RI untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Setya Novanto.
“FPB menuntut dan mendesak MKD agar memeriksa ulang Setya Novanto dalam sidang terbuka. Mengingat MKD adalah lembaga penjaga kehormatan dewan, bukan pembela pelanggar etika dan kedaulatan negara,” tandasnya.