Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR menguat terkait kasus Freeport.
Partai Golkar pun angkat bicara mengenai desakan tersebut.
Setya Novanto tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai Golkar versi Munas Bali.
"Negara ini punya tatanan aturan. Jangan berdasarkan pada kepentingan dan jangan berdasarkan pada keinginan dan juga saya sudah katakan bahwa jangan karena kebencian kita pada seseorang membuat tidak adil," kata Sekjen Golkar versi Munas Bali Idrus Marham di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Menurut Idrus, proses politik selama ini sudah tidak sehat. Ia menilai banyaknya oknum politik di eksekutif yang melakukan pelanggaran tetapi tidak ditanggapi penegak hukum.
Sementara, Setya Novanto yang baru melakukan pertemuan cepat ditindaklanjuti.
"Ada konspirasi yang dilakukan penegak hukum untuk menghabisi Setnov. Ini proses-proses politik yang tidak adil dan harus dilawan cara-cara seperti itu," katanya.
Mengenai pengaruh kasus Novanto terhadap Golkar di Pilkada, Idrus menyebutkan kemenangan partai berlambang pohon beringin itu sebanyak 52 persen.
Sehingga, ia menilai kepemimpinan Golkar telah kuat dan dapat menghadapi permasalahan yang terjadi.
"Bukan tidak ada pengaruh. Memang ada pengaruhnya karena kita menatap Golkar ini kekuatannya hanya pada sistem didukung kepemimpinan yang kuat dan kader-kader militan dimana-mana. Badai apapun yang ada Insya Allah bisa dihadapi," tutur Idrus.