Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanggulangan kemiskinan di Indonesia bisa ditanggulangi dengan pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang baik dari perusahaan.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemetaaan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto mengatakan, pihaknya ingin mengajak semua perusahaan pelaku bisnis untuk turut dalam menuntaskan kemiskinan di tanah air melalui program CSR.
"Dari program ini diharapkan akan memperbaiki akses pada layanan dasar, kemudian menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja,” ujar Bambang di sela acara ‘Forum Aksi untuk Bisnis yang Bertanggungjawab’ (Action Forum for Indonesia Responsible Business/AFIRB), Kamis (17/12/2015).
Tantangan terbesar perekonomian adalah masih banyaknya jumlah penduduk kurang mampu. Saat ini terdapat sekitar 28,6 juta orang yang masuk kategori tidak mampu atau sekitar 11,22 persen.
Bambang menjelaskan saat ini pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan.
“Dampak upaya penanggulangan kemiskinan akan berlipat ganda ketika pemerintah didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan komunitas,” ujar dia.
Karena itu dia berharap adanya sasaran bersama. Misalnya berbagai program bantuan sebelumnya cenderung menggunakan data penerima manfaat uang berbeda sehingga menyebabkan sasaran yang tidak efektif.
Sementara itu, salah satu prioritas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah mendorong berbagai program bantuan sosial menggunakan basis data penerima manfaat yang sama agar terdapat komplementari antar program dan bantuan.
Bambang menambahkan pihaknya telah memperbaiki sistem sasaran program CSR. Program ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pengurangan angka kemiskinan jika dilakukan dengan benar pada sasaran yang tepat. TNP2K memiliki dan mengelola basis data terpadu yang dapat dimanfaarkan oleh berbagai pihak termasuk dunia usaha untuk memperbaiki sistem pensasaran program.