Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Golkar memastikan PDI Perjuangan melalui fraksinya di DPR tidak akan berani mendorong dilakukannya 'kocok ulang' pimpinan DPR pasca-Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.
Sebab, telah terjadi pertemuan dan kesepakatan atau 'deal' diantara kedua pimpinan partai.
Pihak PDI Perjuangan mempersilakan kursi DPR 1 kembali menjadi jatah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Pertemuan dan komunikasi politik tentang itu dilakukan sebelum pengunduran diri Setya Novanto pada Rabu (16/12/2015) malam. Komunikasi berlanjut setelah Novanto mengundurkan diri.
"Nggak lah, revisi Undang-undang (MD3) itu mau berapa bulan lagi. Dan PDIP sudah komitmen, itu adalah jatah Golkar," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/12/2015).
Menurut Bambang, dalam pertemuan kedua pimpinan partai, pihak PDI Perjuangan telah menyatakan tidak berambisi untuk menempatkan kadernya di kursi Ketua DPR.
Sebab, kocok ulang komposisi pimpinan DPR hanya bisa dilakukan melalui revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang dipastikan memerlukan waktu lama di parlemen dan menimbulkan kegadugan seperti sebelumnya.
"Dari pimpinan kami sudah komunikasi itu dengan PDIP dan disampaikan tidak akan ada kocok ulang (pimpinan DPR). Yang saya dengar, pesan Bu Mega, supaya jangan sampai ada kegaduhan lagi, supaya konsudif," ujarnya.