Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan bahwa dirinya pernah dijanjikan oleh Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) yang akan menyelesaikan konflik partai Golkar pada sesaat sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah.
"Pada Maret, sebelum pendaftaran calon kepala daerah, Pak Aburizal pernah menjanjikan saya kalau pertengahan April 2015 akan selesai. Tapi ternyata tidak selesai juga," ujar Akbar di kediamannya, Jakarta, Minggu (3/1/2016).
Akbar menjelaskan bahwa pada saat itu, Partai Golkar sempat dikhawatirkan tidak dapat mengikuti pilkada serentak karena adanya dualisme kepengurusan. KPU dalam peraturannya, tidak mengizinkan hal tersebut tercapai.
Namun pada saat pertemuan dengan Jusuf Kalla, Akbar mencoba untuk mengupayakan agar Golkar tetap dapat tempat untuk mengikuti pilkada serentak. Hanya dapat ikut serta di 116 daerah dari 269 yang mengikuti pilkada serentak, merupakan capaian yang buruk bagi partai Golkar.
"Apalagi hanya 46 daerah yang menang dari 116 daerah yang ikut serta. Ini sungguh pencapaian yang tidak baik bagi partai sebesar Golkar," lanjutnya.
Upaya hukum yang berkelanjutan dari kedua belah pihak juga sudah diprediksi oleh Akbar Tanjung dan Dewan Pertimbangan lainnya. Sehingga pada awal pengajuan tuntutan di PTUN hingga PT TUN Jakarta, pihaknya telah mengirim surat beberapa kali, baik ke kubu Ancol dan Bali agar segera menyelesaikan konflik.
"Kami sudah duga dari awal bahwa akan terus seperti ini, jadi kami berulang kali kirim surat agar cepat selesai," kata Akbar.