Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Tetapi akuntabilitas kinerja merupakan dorongan kepada seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dalam tiga tahun ke depan.
"Kementerian PANRB tidak memiliki pretensi apapun terhadap isu resuffle. Apa yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy dalam keterangan pers, Senin (4/1/2016).
Yuddy menegaskan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.
"Bisa saja Menteri dengan kinerja terbaik, atau mungkin bisa saja Menteri dengan kinerja terburuk tetapi memiliki keinginan dan effort untuk memperbaiki, dipertahankan," katanya.
Menurutnya, penilaian laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan bersifat sangat akademis, komprehensif, dan berlandaskan konstitusi serta bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap instansi untuk menjadi lebih baik.
"Dengan adanya penilaian seperti ini, seharusnya mendorong untuk lebih baik lagi. Jadi sistemnya harus baik," ujarnya.