Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Human Rights Working Group (HRWG) mendesak pemerintah untuk lebih fokus menegakan hak asasi manusia (HAM).
Karena pada 2015 diketahui pendekatan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah berujung pada pelanggaran HAM yang semakin masif.
"Pemerintah harus memasukkan agenda HAM dalam setiap program pembangunan dan politik investasi, mengintegrasikannya dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi," kata Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG di kantornya, Selasa (5/1/2016).
Menurut Rafendi, pemerintah harus memasukkan pendekatan HAM dan bisnis dalam segala aktifitas dan kegiatan bisnis di Indonesia.
Hal itu dimaksudkan agar pelanggaran HAM dapat diminimalisasi.
"Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap operasi bisnis itu dapat dimaksimalkan untuk pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya," ungkapnya.
HRWG, kata Rafendi juga mendorong penguatan perlindungan hak asasi manusia secara umum, terutama hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Pemerintah, kata Rafendi juga harus menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan dan program yang dicanangkan.