Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat pada tahun anggaran APBN 2016 DPR berhasil mendorong proyek pembangunan kompleks gedung, alun-alun demokrasi, klinik dalam anggaran Internal DPR dan dikelola oleh Sekjen DPR.
Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementerian PU ataupun belum ada Amdal dan Izin dari Pemprov DKI Jakarta.
Pemborosan ini berdasarkan kajian terhadap anggaran internal DPR RI untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016.
"Dari kajian ini kami menemukan beberapa hal yang tidak wajar," ujar Yenny Sucipto (Sekjen Fitra) kepada Tribun, Jumat (8/1/2016).
Dalam Anggaran DPR tahun 2016 ini, terdapat anggaran yang tidak wajar yaitu untuk pembangunan gedung DPR Senilai Rp 480.162.750.000,00.
Selain itu, manajemen Konstruksi Pembangunan gedung dan Poliklinik Rp 10.046.400.000.
Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi Rp 68.719.650.000.
Perencanaan Konstruksi Pembangunan Alun-alun Demokrasi Rp. 9.151.950.000.
Manajemen konstruksi pembangunan Alun Alun Demokrasi Rp. 1.748.600.000.
"Jika ditotal maka untuk proyek pembangunan Kompleks Mewah pada tahun ini mencapai Rp 570 miliar," ujar Yenny.
"Dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara Multiyear hingga 2019," tambahnya.
Kata dia, hingga saat ini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya.
Namun kengototan dan kegigihan elit DPR berhasil menaklukkan Pemerintah untuk menyetujui proyek ajaib ini.
Lebih lanjut Yenny sampaikan terdapat anggaran pengadaan kendaraan pada tahun 2016 untuk membeli 1 unit Ambulans mencapai RP 1.700.000.000.
Sedangkan pada tahun 2015 DPR juga membeli ambulans lengkap dengan alat kesehatannya sebesar Rp 1.905.810.000. pembelian 1 unit Ambulance sebesar Rp 1,7 miliar pada tahun 2016.
"Ambulans model apa berharga 1,7 Miliar?"ujarnya.
Oleh karena itu, DPR perlu menjelaskan kepada publik terkait spesifikasi dan urgensinya pengadaan ambulans.
Sehingga pengadaan kendaraan di RUP DPR RI bisa diterima dengan akal sehat.
Kata dia pula, lonjakan yang paling besar di tahun 2016, DPR mengadakan sarana penunjang kesehatan dan obat-oabatan sebesar Rp 7,2 Miliar.
Menurut Fitra, angka tersebut adalah angka yang cukup besar mengingat fungsi DPR bukanlah sebagai Rumah Sakit.
"Angka Rp 7,2 Miliar harus dijelaskan oleh pihak DPR," kata Yenny.
Melihat itu semua, secara keseluruhan Fitra menolak Pembangunan Gedung DPR.
"Batalkan Anggarannya dalam APBNP 2016 dan setor kembali ke negara. DPR harus merevisi anggaran anggaran yang tidak wajar, tidak sesuai harga pengadaan di pasaran,"ujar Yenny.
APalagi selama tahun 2014-2015 lalu, kinerja DPR dinilai publik belum memuaskan.
Kata dia, buruknya kinerja DPR tersebut dapat dilihat dari kondisi target legislasi yang tidak tercapai setiap tahun.
Fungsi penganggaran yang masih cenderung transaksional di Banggar, dan fungsi pengawasan yang lemah dalam hal mengawasi kinerja pemerintah.
Fungsi ini justru kerap dijadikan alat untuk memicu keributan dan kegaduhan publik bahkan transaksional.
"Batalkan pembangunan mega proyek mewah DPR yang ajaib tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan Kinerja," ujarnya.