Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan RI mengingatkan Lapindo Brantas Inc. agar bisa memberi jaminan bahwa pihaknya tidak lepas tanggung jawab ketika terjadi kesalahan pengeboran yang berdampak negatif, seperti saat kasus semburan lumpur lapindo terjadi beberapa tahun silam.
"Harus ada jaminan jangan sampai kemudian jika terjadi ekses, ditinggal lari seperti dulu," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Pramono mengatakan, akibat kesalahan pengeboran yang terjadi beberapa tahun lalu, negara merugi triliunan Rupiah karena ikut bertanggung jawab atas bencana yang terjadi.
Untuk memastikan ladang pengeboran yang direncanakan tidak kembali menimbulkan bencana, Pramono mengatakan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Kami akan mengecek kepada Menteri ESDM terkait hal tersebut, segera kami akan surati hal itu," ucap Pramono.
Diberitakan sebelumnya, Lapindo Brantas Inc menargetkan pengeboran sumur gas baru di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Maret 2016.
Rencana tersebut langsung mendapatkan penolakan dari warga sekitar sehingga lokasi pengeboran tersebut sempat dijaga sebanyak 500 personel gabungan TNI dan Polri.