Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah Presiden, dinilai kurang mampu mengaplikasikan semangat Nawacita.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP), menilai ada perbedaan antara program pemerintah dengan konsep Nawacita yang seharusnya.
"Menurut kami, yang dikaji pusat analisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdapat perbedan cukup signifikan dalam implementasi," kata Megawati dalam sambutannya, di acara pembukaan Rapat Kordinasi Nasional (Rakernas), di Jakarta International Expo (JIE), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).
Di acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga negara itu, Megawati menyebutkan bahwa perbedaan tersebut ia ketahui dari laporan pusat kajian dan analisa partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
"Apa yang ada di Nawacita sering berbeda dengan di kementerian dan lembaga. Bahkan road map yang terusun banyak yang tidak selaras dengan Nawacita," ujarnya.
Ia mengingatkan, bahwa pemerintah harus selalu mengusung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Megawati mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Nawacita adalah bagian dari penjabaran amanat tersebut.
Dalam rakernas itu Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi juga menyampaikan sambutannya.
Presiden yang juga merupakan kader partai tersebut, sama sekali tidak menyisipkan pembelaan atas kritik Ketua Umum DPP PDIP, dalam sambutannya.